Isu Strategis
1. Kurangnya kepercayaan masyarakat atas perkembangan pariwisata atau pembangunan objek wisata sebagai salah satu penunjang kemajuan perekonomian warga 88 Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang betul-betul mampu melihat peluang maupun tantangan dari sektor kepariwisataan adalah salah satu permasalahan dalam pengembangan kawasan pariwisata. Pembangunan dan program pengembangan pariwisata memainkan peranan yang sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi di suatu Negara atau daerah. Hal ini disebabkan sumbangan sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi nasional menurut Spillane (1994) dapat diukur dengan mudah dari berbagai macam tolok ukur. Dimana hal yang paling penting adalah mengenai sumbangan pada neraca pembayaran, pendapatan nasional (GDP), penciptaan lapangan kerja dan sektor-sektor ikutan lainnya dari sektor pariwisata. Di Kecamatan Saptosari dan Girisubo sendiri memiliki potensi wisata yang melimpah, namun kurangnya kepercayaan dan pengetahuan masyarakat mengenai pengembangan pariwisata sebagai salah satu penunjang perekonomian membuat potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan tingkat perekonomian juga masih rendah.
2. Adanya beberapa masalah yang terjadi di Gunungkidul atas perkembangan pariwisata sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu serta tidak mensejahterakan masyarakat Dalam pemahaman konsep pembangunan kepariwisataan, usaha pemerintah daerah membangun pariwisata tidak lepas dari upaya meningkatkan PAD seperti retribusi karcis masuk objek wisata, retribusi penjualan, parkir dan retribusi perizinan usaha serta pajak hiburan, hotel dan restoran. Sedangkan perluasan kesempatan berusaha misalnya penambahan hotel, restoran, caffe, usaha dibidang hiburan, perusahaan travel, produsen dan penjual (toko) barang cenderamata, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya usaha ekonomi kepariwisataan tersebut maka akan dengan sendirinya membuka peluang kesempatan kerja di sektor tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut di atas dapat tercipta dengan baik bergantung pada upaya dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama pihak stakeholders di bidang kepariwisataan. Untuk itu, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldives tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan equity inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan (Dirjen-pariwisata,2004). Namun pengembangan pariwisata yang belum terkelola dengan baik, tidak jarang malah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak. Salah satu contohnya adalah penarikan biaya masuk atau pungli kepada wisatawan oleh pihak tertentu tanpa karcis, dan 89 terkadang dalam satu objek wisata ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan tersebut, sehingga pengunjung yang datang dan tidak tahu mengenai hal tersebut terkadang harus membayar berkali- kali, hal tersebut tentu dapat menurunkan wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut.